BARANG BUKTI YANG DISITA KPK TAPI BISA BERALIH MILIK ORANG LAIN

Anggota DPR RI Komisi III Eddy Kusuma Wijaya

Jakarta – TFBI

Anggota Pansus harus semakin cermat lagi dalam menyikapi laporan-laporan dari para saksi, baik tersangka maupun mantan terpidana dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK,karena banyaknya Laporan yang masuk ke Panitia Khusus ( Pansus ) DPR  RI untuk hak angket terhadap KPK.

 

Menurut anggota Pansus Eddy Kusuma Wijaya, seperti keterangan Yulianis dalam kesaksiannya di bawah sumpah beberapa waktu lalu, ia menyebutkan ada beberapa barang bukti yang disita oleh KPK tapi masih bisa beralih fungsi kepada orang lain, padahal itu sitaan KPK.

 

Saat di konfirmasi oleh awak media di ruang kerjanya,Eddy mengungkapkan “Salah satu yang disebutkan Yulianis adalah rumah Nazarudin yang telah disita KPK, tapi sekarang rumah tersebut sudah beralih pemilik”, ucapnya (22/8/2017).

 

Rumah yang disita KPK itu sekarang sudah menjadi milik Mickael yang beralamat di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Sementara Mickael ini, menurut keterangan Yulianis, adalah anak dari Ali Idung.

 

Pansus hendak mengembangkan dan ingin mengetahui barang bukti yang selama ini disita KPK,Dari keterangan saksi-saksi tersebut apakah diurus sesuai prosedur yang berlaku? Adapun barang-barang yang disita itu banyak berupa mobil mewah, rumah, tanah, gedung dan mesin.

 

Masih kata Eddy, pihaknya sejauh ini sudah bekerjasama dan memohon informasi kepada Rumah Tempat penitipan Barang-Barang Sitaan (Rubasan) baik yang ada di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Rubasan Jakarta Selatan, dan ternyata barang-barang sitaan ini tidak semua yang masuk ke Rubasan dan tidak semua yang diamankan atau dipelihara oleh Rubasan, sebagaimana yang diatur oleh Hukum yang berlaku yang diatur oleh KUHAP maupun PP 27.

 

Sebagai contoh, kasusnya Wawan, suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, menurut informasi, KPK menyita 74 mobil miliknya. “Setelah kita lalukan penelitian-penelitian ke Rubasan-Rubasan, ternyata tidak semua mobil-mobil itu ada di Rubasan, terutama mobil-mobil mewah, kalau saya tidak salah dulu ada sekitar 11 mobil mewah yang disita KPK dari Wawan ini,” kata politisi PDIP itu.

 

Mobil mewah tersebut yakni Lamborghini, Ferrari, kemudian Rolls-Royce, dan lainnya sudah disita oleh KPK, tapi tidak jelas keberadaannya dan harganya sekitar Rp.5 Miliar satu mobil.

 

“Ini yang sedang kita telusuri, di mana mobil-mobil mewah itu?” jelas Politikus dari PDI P.

 

Eddy menegaskan, menurut KUHAP dan PP 27 semua barang-barang sitaan oleh aparat penegak hukum harus dititipkan dan diamankan di Rubasan, dan Rubasanlah yang memelihara barang-barang titipan tadi, baik penyitaan oleh Polri, oleh jaksa, oleh KPK dan itu harus disimpan di Rubasan. “Ini ketentuan hukum. Nah ini kelihatannya ada penyimpangan-penyimpangan terhadap barang-barang bukti itu,” jelasnya.

 

“Kemudian kita juga sudah mengecek ke Rubasan, seperti rumah atau gedung yang disita dan tanah-tanah yang disita, itu juga tidak masuk dalam daftar di Rubasan,” lanjutnya.

 

“Hal lain, kenapa Yulianis tahu persis rumah Nazarudin itu? Karena waktu pembelian dan yang mengurus surat-surat rumah itu dulu adalah Yulianis, ini yang perlu kita clear kan jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan terhadap barang-barang rampasan atau barang bukti seperti yang saya sebutkan tadi,” ucap Eddy.

 

Hal lain terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang di lakukan KPK, yang nilai barang buktinya mencapai ratusan juta rupiah, menurut Eddy, yang dilakukan oleh KPK dalam OTT adalah mengikuti suatu target dan bisa dikatakan mencari-cari kesalahan orang lain, dan memang secara hukum KPK ini sebetulnya menangani kasus itu dan minimum nilai materinya Rp. 1 Miliar.

 

“Tapi pada kenyataannya tidak, seperti ada OTT yang dilakukan KPK dulu nggak tahunya barang buktinya sejuta seratus, ada yang 10 juta, ada yang 40 juta ,ada yang 100 juta, nah, terakhir kemarin KPK juga telah melakukan OTT di Jakarta selatan yang menurut informasi BB nya itu berupa uang 300 juta. Nah kalau dilakukan seperti itu terkesan KPK ini mencari-cari menarget orang lain, walaupun perbuatan itu [juga] sebenarnya tidak bisa dibenarkan, [seperti] yang dilakukan Panitera PN Jakarta Selatan dengan dugaan suap 300 juta, namun bagi aparatur-aparatur perbuatan seperti ini juga harus dihentikan, jangan nanti hanya karena pungli atau suapnya hanya 20 juta, 50 juta lalu menjadi kebiasaan juga, nah sebaiknya hal-hal seperti ini harus dihentikan juga,” ungkap Eddy .

( Anang)