DALAM PANSUS DPR RI ADEKSI MENYAMPAIKAN PERAN KPK DI DAERAH TIDAK TERLALU URGEN

Jakarta – TFBI

Perwakilan dari Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) saat RDPU dengan Pansus Angket KPK DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/08/2017) mengatakan, Lembaga struktural diluar KPK seperti Kepolisian dan Kejaksaan dituntut untuk dapat bekerja secara luar biasa di daerah, sebab ketika institusi Kepolisian dan Kejaksaan bisa bekerja hebat di daerah maka KPK tidak perlu ada di daerah. Sebaliknya bila Kepolisian dan Kejaksaan tidak bekerja sesuai yang diharapkan oleh rakyat tentang persoalan korupsi, maka KPK akan turun secara langsung ke daerah (30-08-2017)

 

Ahmad Gunawan selaku Sekjen Adeksi mengatakan, “Kuncinya adalah regulasi harus dibuat dengan jelas. Hukum harus memberi keadilan dan kepastian hukum, serta harus memberikan manfaat hukum secara jelas. Sementara saat ini masih mengambang,” ucapnya.

Ia juga berpendapat, sekiranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah menjadikan sebuah institusi itu menjadi super body, maka perlu di revisi. “Undang-undang adalah produk hukum, dan hukum itu bersifat dinamis. Ada tiga cakupan fungsi hukum yakni ada kepastian hukum, keadilan hukum, dan ada kemanfaatan hukum,” jelasnya.

 

Senada dengan Adeksi, perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apkasi) juga mengatakan, masalah peran KPK di daerah sebenarnya tidak terlalu urgen, karena di daerah telah ada Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga lain seperti Saber Pungli, yang semuanya bertujuan untuk mengatasi masalah korupsi yang ada di Indonesia.

 

“Keberadaan Pansus Angket KPK DPR RI ini juga adalah sesuatu hal yang wajar, bila DPR ingin memberikan masukan dan teguran kepada KPK yang bersifat independen terhadap adanya regulasi yang mungkin dilanggar atau tidak sesuai penerapannya kepada masyarakat,” tuturnya.

 

Ditambahkannya “Kami selaku Kepala Daerah, kadangkala ada rasa takut menjadi sasaran utama. Hampir setiap bulan ada saja Kepala Daerah yang ditangkap tangan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga anti korupsi, setidaknya KPK harus melihat terlebih dahulu masalah yang terjadi sebenarnya. Apakah benar-benar murni kasus korupsi, atau mungkin saja itu ada kasus politiknya,” jelasnya. (Anang)