DPR RI SIKAPI KRISIS KEMANUSIAAN ETNIS ROHINGNYA DI RAKHINE MYANMAR

Jakarta – TFBI

masalah krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, membuat DPR RI berencana akan membawa ke Forum Parlemen Dunia. Pimpinan DPR pun akan menggelar rapat pimpinan dalam pembahasan tersebut untuk merumuskan rekomendasi sebagai sikap resmi dari DPR RI.

 

“Masalah Myanmar ini sangat serius. Saat paripurna terakhir kebetulan saya mimpin, dari Fraksi PAN, PKS, Gerindra juga menyampaikan interupsi sangat keras,” ujar Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dalam perbincangan, Senin (4/9/2017).

 

Sikap sejumlah fraksi dalam rapat paripurna ini dinilai Taufik sebagai representasi dari DPR sebagai aksi solidaritas terhadap etnis Rohingya yang mendapat kekerasan dari militer Myanmar. DPR menilai banyaknya korban dalam krisis kemanusiaan itu.

“Ini sudah menyangkut kejahatan kemanusiaan sangat luar biasa. Kami akan rapatkan menindaklanjuti dari teman2 faksi, termasuk rekomendasi agar Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi ditarik, dan meminta kepada pemerintah agar bertindak lebih keras lagi,” kata Taufik.

 

“Kami akan rapim  menindaklanjuti sikap fraksi-fraksi kemudian kita akan konsultasi, rapat dengan pimpinan fraksi. Setelah itu kita jadikan sebagai rekomendasi politik resmi dari DPR,” tambah politikus PAN itu.

 

Taufik pastikan permintaan agar  Nobel perdamaian Suu Kyi dicabut, hal itu salah satu rekomendasi resmi dari DPR, Suu Kyi dinilai gagal dengan melakukan pembiaran yang terjadi di myanmar

 

“kami akan bahas. Itu,itu adalah sikap fraksi-fraksi. Karena rapat paripurna adalah forum tertinggi DPR, kita akan tarik sebagai rekomendasi resmi DPR,” kata Taufik.

 

Rekomendasi itu nantinya juga akan dibawa dalam acara World Parliamentary Forum yang akan digelar di Bali pada Rabu (6/9) mendatang. Indonesia akan menyuarakan solidaritas untuk etnis Rohingya.

 

“Rabu depan DPR terbang ke Bali untuk World Parliamentary Forum, diikuti 47 negara. Termasuk Myanmar juga hadir. Di situ DPR akan gunakan diplomasi parlemen untuk mem bawa rekomendasi DPR yang diawali dari sikap fraksi di rapat paripurna itu,” terang Taufik

“Karena ini hal yang serius, karena di Rakhine sudah mengarah ke genosid,” sambung Taufik.

 

Adapun Presiden Jokowi sudah mengambil sikap resmi mengenai kekerasan yang dialami etnis Rohingya. Jokowi mengirim Menlu RI Retno Marsudi ke Myanmar untuk meminta agar krisis kemanusiaan di Rakhine segera dihentikan.

 

“Saya dan seluruh rakyat Indonesia, menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi Rakhine State, Myanmar, perlu aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman,” tegas Jokowi, Minggu (3/9).

 

“Menlu telah berangkat ke Myanmar utk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan,” imbuhnya ( Anang )