GILIRAN ANGGOTA KOMISI B DPRD KOTA MALANG DI PANGGIL KPK

MALANG –TFBI

Saksi yang hari ini (21/8) giliran dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI adalah anggota Komisi B DPRD Kota Malang Ya’qud Ananda Gudban.

 

Wanita dengan sapaan Nanda ini membenarkan dirinya telah memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan mantan ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono.

 

“Tadi memang dimintai keterangan, tapi nggak lama. Mulai sekitar pukul 11.00 sampai 14.00 WIB,” ujar Nanda. Dia mengungkapkan, pemanggilannya ke Jakarta untuk menjadi saksi atas tersangka Arief Wicaksono.

 

Menurutnya, tidak banyak perubahan materi pemeriksaan. Nanda mengaku hanya diminta menjelaskan mekanisme-mekanisme yang dilaksanakan di DPRD Kota Malang berdasarkan aturan yang ada.

 

“Saya dimintai jadi saksi terkait kasus suap yang disangkakan kepada Pak Ketua (Arief Wicaksono),” jelas perempuan yang juga ketua DPC Partai Hanura Kota Malang itu.

 

Sempat beredar kabar bahwa anggota dewan yang dipanggil kembali merupakan anggota badan anggaran (banggar) yang mengetahui soal pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 lalu. Namun, Nanda membantah hal tersebut.

 

“Saya bukan anggota banggar atau banmus (badan musyawarah), sehingga tidak ada yang terlalu krusial ditanyakan pada saya. Kapasitas saya sebagai ketua fraksi dan banleg (badan legislasi), maka dianggap perlu dimintai keterangan,” tegasnya.

 

Di lain kesempatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengaku tidak mengetahui adanya agenda pemeriksaan KPK pada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono.

 

Meski dalam agenda rapat paripurna siang ini, Jarot yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka itu tidak tampak hadir. “Pak Jarot tidak hadir, kenapanya belum tahu,” ujar Wasto.

 

“Selama ini tidak ada pemberitahuan melalui sekda kalau ada pemanggilan,” tambah mantan kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) itu.

 

Menurutnya, hingga saat ini juga belum ada surat resmi dari KPK mengenai status Jarot dan belum ada penahanan pada mantan kepala dinas pekerjaan umum itu.

 

“Nggak ada penahanan, jadi (Jarot) berkegiatan seperti biasa,” tegasnya. Wasto juga menegaskan bahwa penetapan status tersangka pada Jarot tidak mengganggu proses penganggaran yang tengah digarap Pemkot Malang.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini ada tujuh orang yang dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK RI di Kuningan, Jakarta.

 

Enam di antaranya adalah anggota dewan. Yakni Mohan Katelu, Abd Rachman, Syaiful Rusdi, Priyatmoko Oetomo, Yaqud Ananda Gudbhan, dan Suprappto.

 

Sementara dari pihak eksekutif, ada nama mantan kepala dinas pekerjaan umum Jarot Edy Sulistyono. Tujuh orang tersebut dimintai keterangan untuk tersangka mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono.(win)