IRJEN POL(P) DRS EDDY ; KPK DALAM BERTUGAS BISA BERSINERGI DENGAN INSTANSI ATAU LEMBAGA LAIN

Dokumen TFBI

Anggota DPR RI dari Komisi 3 Irjen Pol (P) Drs, H. Eddy Kusuma Wijaya.SH,MH,MM,kembali memberikan pandangannya,terkaid  KPK,menurutnya KPK dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberantasan korupsi jelas tidak akan  bisa bekerja sendiri,KPK harus bekerjasama dan bersinergi dengan instansi atau lembaga lain, khususnya dengan Polri, Kejaksaan Agung, BPK, PPATK dan DPR RI dalam hal ini Komisi 3 .

masih menurut eddy,hubungan kerjasama antara KPK dengan Polri dan kejagung,  karena dalam UU  KPK intansi tersebut bertugas sebagai Superfisi dan Koordinasi  dalam penegakan Hukum memberantas  tindak pidana korupsi, sedangkan dalam tugas operasional KPK penyidik dan jaksa penuntut KPK adalah berasal dari polri dan Kejaksaan, kemudian saat melaksanakan tugas di lapangan dalam hal melakukan penangkapan / penyitaan/penggeledahan/ penggerebekan dan lainnya,KPK sangat perlu pengamanan dan pengawalan dari Polri,begitu pula kerjasama dengan kejaksaan karena dalam hal penuntutan KPK memerlukan bantuan dari penuntut kejaksaan .

Begitu juga kerja sama dengan BPK, karena dalam hal pembuktian kerugian keuangan Negara  KPK sangat membutuhkan hasil audit BPK.Sementara itu kerja sama dengan PPATK diperlukan untuk  mengetahui aliran keuangan seorang pelaku tindak pidana Korupsi ( Koruptor ) dan TPPU ( tindak pidana pencucian uang).

sedangkan kerja sama dengan DPR RI sangat perlu, karena diperluan dukungan secara Politis untuk menguatkan KPK dari segi peraturan perundang-undangan,termasuk SDM/ SARANA PRASARANA dan Dukungan Anggaran.

Tetapi saat ini KPK terkesan merasa jago/ kuat dan hebat sendiri, tidak perlu dukungan pihak lain , kecuali dukungan LSM khususnya ICW, padahal KPK belum sekuat itu yang ia rasakan,

di tambahkan Eddy, ” Pihak lain terkesan di buatnya musuh, seperti contoh dengan DPR RI, KPK terkesan ingin jadi pengawas DPR dalam UU, mengoreksi  keabsahan Pansus DPR secara hukum ,padahal itu kan bukan tugasnya KPK , KPK selalu berkutat di belakang hak Independennya, padahal pihak KPK masih keliru paham di dalam menterjemahkan hak independennya, kemudian sekarang KPK terkesan menipu rakyat dengan segala kehebatan dan wewenang super bodi nya, atas dasar tersebut masih perlu perbaikan-perbaikan sana sini, serta dukungan instasi / lembaga lain, DPR mencoba mengevaluasi KPK dengan hak Angket DPR RI, guna untuk menguatkan KPK agar KPK berjalan pada koredor hukum yang beralaku yaitu sesuai uu TPK dan uu lain nya, ” tutup Eddy. ( anang)