Tutup

DILENGSERKAN DARI KADIS, GUGAT WALI KOTA EDDY RUMPOKO KARENA TELAH DILENGSERKAN DARI KADIS

Batu -TFBI

Karena dilengserkan dari jabatan kepala dinas (kadis) menjadi staf biasa, Arif Setyawan Mantan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu menggugat Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Arif berpendapat , pelengseran dirinya dianggap tidak sesuai prosedur. Bahkan melanggar hukum. Karena itu, dia pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur di Surabaya. Dia menuntut kepada pengadilan supaya surat keputusan (SK) pencopotan dirinya dari jabatan struktural dibatalkan dan dicabut. Tak hanya itu, Arif juga menuntut supaya nama baiknya direhabilitasi.

Gugatan tersebut diajukan ke PTUN pada Juni lalu. Upaya tersebut dilakukan setelah dia dilengserkan pada Maret lalu. Dalam mutasi tersebut, jabatan Arif jeblok. Yaitu, dari kepala dinas menjadi staf biasa.

Mengetahui sudah tidak lagi menjabat kadis, Arif mengaku sudah mencoba menanyakan langsung kepada Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. ”Tapi, tidak ada respon. Akhirnya saya menempuh jalur hukum,” kata Arif saat menggelar konferensi pers di salah satu rumah makan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang (16/7).

Arif menerangkan, gugatan yang diajukan ke PTUN dengan nomor perkara 67/G/2017/PTUN.SBY pada pertengahan Juni lalu. Selaku tergugat adalah Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Rencananya, sidang perdana pada pada Rabu mendatang (19/7).

Arif tidak terima lantaran adanya surat keputusan wali Kota Batu dengan nomor 821.2/09/SK/422.202/2017. Surat keputusan tersebut berisikan dua hal. Yaitu, pemberhentian dari jabatan struktural, kemudian penugasan di bagian staf.

Arif berpendapat, keputusan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang bersifat prosedural atau formal. Termasuk juga substansi dan materiil.
Tak hanya itu, dia juga menyebutkan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

”Bisa dibuka dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kemudian, juga PP No 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS,” sebut dia.

Arif mengakui adanya SK wali kota tersebut terkait dengan permasalahan absen kerja dalam keseharian. Tapi, dia menolak jika disebut sama sekali tidak pernah masuk selama berbulan-bulan.

”Saya kalau mau masuk kerja masak harus lapor dulu?” ujarnya.
Dia mengklaim, meskipun saat itu sudah jarang masuk kantor, tapi dia tetap berkerja. Ada beberapa berkas yang memerlukan tanda tangannya dipenuhi semua. Namun, dia enggan membeber penyebab jarang masuk kantor.

”Soal anggaran di diskominfo, masih saya yang mengaturnya,” lanjut dia.

Kalau pun dihukum, Arif menginginkan yang sesuai prosedural. Yaitu, dengan adanya peringatan terlebih dahulu. ”Ini saya tidak pernah dipanggil sama sekali,” kata pria yang menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejak tahun 1981 ini.

Nah, persoalan semakin meruncing ketika ada ancaman pemecatan yang sampai ke telinganya. Pada waktu apel Senin lalu (10/7) namanya diumumkan bakal diberhentikan sebagai ASN. Yang menyampaikan ketika itu adalah Plt Sekretaris Daerah Achmad Suparto.

”Sekarang sudah menjadi persoalan hukum. Kita ikuti dan hormati sajalah proses hukum yang sedang berlangsung. Minimal, ini jadi pembelajaran bersama,” imbuh Arif.
Seperti diketahui, mutasi besar-besaran yang digelar wali Kota Batu pada Mei lalu di antaranya melengserkan Kadis Kominfo Kota Batu Arif Setyawan. Pencopotan itu dilakukan sebagaimana hasil rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Batu yang dikirim kepada wali Kota Batu.

Rekomendasi tersebut berisi pembebasan tugas jabatan kepala diskominfo. Dasarnya, karena ketidakhadiran kadiskominfo ke kantor. Sepanjang Januari, kehadirannya hanya satu, dua, atau tiga hari. Bahkan, pada Februari, malah kosong atau sama sekali tidak hadir.

Untuk tugas-tugas kedinasan, baperjakat mendapatkan laporan bahwa para pegawai diskominfo hanya mendapat instruksi melalui sambungan telepon. Kondisi itu berlangsung sejak dilakukan pelantikan pada 31 Desember 2016.

Sementara itu, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko belum bisa memberikan komentar terkait gugatan anak buahnya. sedangkan, Plt Sekretaris Daerah Kota Batu Achmad Suparto menyatakan siap menghadapi gugatan yang dilakukan pegawai. Dia menyatakan, tindakan yang dilakukan oleh pimpinannya sudah sesuai prosedur. Sudah ada bukti-bukti terkait indisipliner yang dilakukan Arif Setyawan. Hanya, dia tidak akan menyampaikannya saat ini.

”Nanti akan kami buka hari Rabu, waktu sidang,” kata mantan kepala badan kepegawain daerah ini.

Dirinya menyatakan, sudah ada tim yang akan menghadapi persidangan nanti, antara lain bagian inspektorat, bagian hukum, serta tim ahli dari akademisi. Untuk tim ahli dari saksi ahli, yang diajukan adalah dosen hukum dari Universitas Brawijaya.( Win/Imam)

Kembali ke Atas
%d blogger menyukai ini: