KARAWANG AKAN TIRU PROGRAM PENGETASAN KEMISKINAN BELTIM

Beltim – TFBI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang Jawa Barat akan mengadaptasi sistem Basis Data Terpadu (BDT) dan mengadopsi pendataan kemiskinan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Tujuannya agar dapat angka pasti dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang.

 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Bappeda Kabupaten Karawang, Lasmi Ningrum saat memimpin kunjungan Studi Banding 12 orang pejabat struktural dan fungsional di Bappeda Karawang ke Kantor Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Beltim, Rabu (18/10). Kunjungan terkait dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten berjuluk ‘Kota Pangkal Perjuangan’ tersebut.

 

“Cocok, pas sekali kunjungan kami ke sini. Dua hal yang menarik di sini untuk gunakan di Karawang, yaitu BDT dan validasi data kependudukan, khususnya masyarakat miskin” kata Lasmi kepada Diskominfo Beltim.

 

Lasmi mengakui jika selama ini Bappeda Kabupaten Karang masih kesulitan untuk mengakurasi data masyarakat miskin. Menurutnya data masyarakat miskin Karawang banyak yang belum sesuai karena hanya ditangani oleh satu sektor.

 

“Data-datanya banyak yang tidak sesuai, dengan data kependudukan. Misalnya ada yang sudah meninggal namun tetap dapat nerima bantuan atau tetap terdata, padahal banyak yang sudah berubah,” jelas Lasmi.

 

Saat ini sekitar, 250 ribu masyarakat Kabupaten Karawang masuk dalam garis kemiskinan. Jumlah ini 10 persen dari jumlah total penduduk Karawang yang mencapai 2,5 juta jiwa.

“Saat ini  kami sedang bekerjasama dengan Tim dari Pembina ASN untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Nah salah satu syaratnya kami harus mampu menurunkan angka kemiskinan. Tim Pengentasan kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sarankan studi banding ke sini,” ungkap Lasmi.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Beltim, Burhanuddin yang turut memberikan materi dalam studi banding itu mengatakan meski Pemkab Beltim berhasil menurunkan angka kemiskinan tahun 2016 lalu namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah memaksimalkan sinergi dan integrasi dinas terkait.

 

“Kita masih punya banyak PR terutama mengintegrasikan program-program OPD terkait pengentasan kemiskinan. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat tekan lagi angkanya,” harap Aan, sapaan Burhanuddin.

 

Selain itu, Aan yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Beltim ini juga mengungkapkan saat ini sedang berupaya untuk mengajak masyarakat miskin yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk mendatarkan diri. Meski Pemkab sudah memasukkan datanya namun jika tidak didaftar ulang maka BPJSnya tidak berlaku.

 

“Datanya sudah masuk sejak 2016 lalu, cuman banyak yang belum daftar di 2017 ini. Banyak silva malah, makanya nanti kita akan MoU dengan BPJS,” kata Aan.

 

Sepanjang Tahun 2017 ini, Pemkab Karawang merupakan studi banding ke 5 yang melakukan kunjungan terkait masalah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Beltim. Sejak dicetuskannya Program Terpadu Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan BDT dan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2014 lalu, Pemkab Beltim sering dikunjungi oleh daerah lain. ( Red )