KP3P NILAI TRACK RECORD PLT ARTP ABUST OF POWER

Presidium KP3B Arie Elfajrie Cahyadie minta di kaji ulang PLT ARTP

Banten -TFBI.

Adanya pemberitaan di Media Online yang menyoroti pelantikan Plt 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan SKPD Provinsi Banten membuat Pemprov Banten mengeluarkan siaran pers. Dalam rilis siaran pers tersebut, Gubernur Banten Menampik  Tudingan Kecolongan Soal Pengangkatan pengangkatan lima (5) orang dari tujuh Pelaksana Tugas (Plt) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena kelima Plt itu diduga adalah orang titipan dari seseorang. “ Pengangkatan itu titipan rakyat Banten bukan hanya titipan seseorang,” tutur Wahidin Halim kepada wartawan, Selasa (8/8/2017).

Wahidin Halim menjelaskan yang resah adanya pengangkatan tersebut, adalah orang yang punya kepentingan tertentu. Oleh karena kepentingan terganggu, sehingga menjadi gelisah dan panik. “ Kita santai saja, tetap bekerja untuk rakyat Banten. Setiap kali ada pergantian pejabat dan kepentingan orang tertentu tidak  tercapai, bisa menjadi resah,” tutur Wahidin dengan nada rendah.

Adanya pengangkatan tujuh Plt, kata Wahidin, karena sudah tujuh bulan jabatan tersebut kosong, enam orang pensiun, satu orang ditangkap oleh Kejaksaan. Sesuai undang-undang, Gubernur terpilih baru boleh mengangkat pejabat baru setelah enam bulan masa jabatan. “ Untuk itu, perlu mengangkat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan. Bisa diangkat satu tingkat di atas dan boleh satu tingkar di bawahnya,” ucap Wahidin. Sedangkan satu tingkat di atas sudah penuh dan sudah sibuk karena ditugaskan sebagai koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “ Opsinya, diambil dari satu tingkat di bawahnya sekretatis dinas dan bagian, yang kepala bagian senior. Itu Gubernur yang menunjuk langsung dengan pertimbangan kebutuhan mendesak. Tidak ada pengaruh dari siapa pun,” ujar Gubernur menegaskan Pada apel bulanan, Senin (7/8/2017).

Gubernur telah menyatakan terkait penunjukan Plt itu wewenang Gubernur. Para Plt diberikan kesempatan untuk menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi-red)- nya sebagai Plt. “ Kalau dalam beberapa hari ke depan tidak bagus kerjanya, bakal diganti. Banyak belajar dan cepat memahami tupoksi dan peran sbg Plt.  Semua sama, nanti akan diputar lagi disemua tempat,” tutur Gubernur mengingatkan. Salah seorang yang diangkat menjadi Plt yakni Beni Imasil menjadi Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP) justru terkejut. “ Setahu saya, yang diusulkan menjadi Plt Kepala Biro ARTP (Anggaran Rumah Tangga Pimpinan) ada orang lain dan bukan saya. Namun, setelah diangkat oleh Pak Gubernur, tentu harus siap bekerja secara maksimal,” ucap Beni.

Sebelum siaran pers muncul kepermukaan. Penggiat Anti Korupsi Banten, Uday Suhada menuding, Gubernur  Banten Wahidin Halim kecolongan terhadap pengangkatan lima orang Pelaksana Tugas (Plt) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena kelima Plt itu diduga adalah orang titipan dari seorang anggota tim sukses berinisial HDS yang disebut sebut orang dekatnya Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Menurut Uday, 5 OPD yang di-Plt-kan itu antara lain, Kepala BKD, Biro Umum, Biro Bina Infrastruktur dan SDA, Biro ARTP, dan  Biro  Pemerintahan.

Saat dikonform terkait munculnya Siaran Pers yang dikeluarkan Pemprov Banten. Presidium Kumpulan Pemantau Program Pembangunan Banten (KP3B), Arie Cahyadie mengatakan seharusnya pemprov Banten melayangkan rilis hak jawab / klarifikasi kepada media yang memunculkan berita tersebut. Dan bila mengacu kepada UU No.40 Tahun 1999 tetang Pers cukup jelas peraturan yang mengatur terkait pemberitaan. Ini malah mengeluarkan siaran pers, “ kan aneh..?” tegas Presidium kepada awak media TFBI.

Di tambahkannya, ” Dan perlu untuk diketahui bahwa dalam catatan saya, sdr Beni Ismail memang tidak layak menduduki  jabatan Plt Biro ARTP,  karena apa ..? melihat track recordnya harus bertanggung jawab pada temuan 1,8 Milyar Makan Minum (Mamin, red) pada  Biro Umum APBD tahun anggaran 2014 dalam Nhp BPK RI. Dimana amanah UU 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Beni Ismail dinyatakan dalil pasal uu tersebut Abust of power dengan meyakinkan tidak menindak lanjuti rekomendasi BPK.  Seharusnya BI di sanksi secara kepegawaian bukan malah dinaikan jabatanya. Inilah kritik Obyektif saya ke Gubernur dan wakil gubernur Banten. Saya harap tinjau ulang. Karena jika mau merubah banten dengan tag line AYO BANGUN Bantenaka Rubahlah dari diri sendiri dan berani menghanguskan penyakit-penyakit  lama di birokrasi, himbaunya. INILAH KITA BICARA BANTEN, BUKAN MEREKA YANG BICARA, ” tegasnya (binsar).