PEMPROV BANTEN KELUARKAN IZIN EKSPLORASI

 
Banten – TFBI
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan bahwa Pemprov Banten tidak ada kaitannya dengan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Untuk, itu WH mengaku tidak mau ikut campur urusan pencabutan moratorium Teluk Jakarta, sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017, tanggal 5 Oktober.
“Emang dimana dicabutnya (moratorium), di Jakarta itu mah, kan kita (Banten) mah enggak ada. Saya tegaskan kan moratorium itu di Jakarta. Banten ada moratorium enggak? Ya enggak ada,” ujar WH, kemarin.

Namun, jika ditanya terkait izin penambangan pasir laut di wilayah Banten yang sebelumnya pernah dipakai untuk bahan material reklamasi Teluk Jakarta, WH menjelaskan bahwa Pemprov Banten baru akan melakukan kajian dari berbagai sisi, mulai dari kedalamannya, penggunaannya, serta dampaknya. “Kita teliti, mengganggu lingkungan enggak, merugikan nelayan enggak, mengganggu ekosistem enggak, menimbulkan abrasi enggak, itu. Jadi jangan tanya moratorium, itu mah Ahok urusannya,” tegas WH. 

Mantan Walikota Tangerang dua periode ini menjelaskan, sejauh ini Pemprov Banten baru mengeluarkan izin ekplorasi. Menurut WH, eksplorasi bukan berarti (harus) eksploitasi. Sebab, eksplorasi itu baru memperlajari secara detail dampaknya, kandungannya, dan lainnya. “Belum ada izin eksploitasi. 

Jadi jangan mendemo saya, urusannya apa demo-demo ke saya. Mau nolak, apa yang ditolak, wong belum ada keputusan gubernur. Urusannya apa? Kalau memang betul (sudah ada keputusan), baru kita mau lihat respon dan aspirasi dari masyarakat seperti apa. Itu namanya public policy. Kalau menurut kamu boleh enggak (bertanya ke wartawan). Coba buat alasannya,” tegas WH.

Diketahui, hingga kini Pemprov Banten belum membentuk tim pertimbangan terkait penambangan pasir laut. Meski belum terbentuk, tim pertimbangan tersebut diyakini akan terkendala anggaran untuk pengawasan dan pembinaan.

Kepala Biro Hukum Setda Banten Agus Mintono mengungkapkan bahwa alokasi anggaran akan menjadi kelemahan tim pertimbangan yang nanti akan terbentuk. Hal ini berkaitan dengan pajak penambangan masih masuk ke kabupaten/kota. 

“Kelemahan kita di tataran peraturan itu izin (tambang pasir laut) ada di provinsi, tetapi pajaknya masih di kabupaten/kota. Sementara konsekuensi logisnya di mana ada izin, di situ ada pengawasan, harus ada pembinaan, dan pemulihan pasca tambang. 

Tanah dikeruk, pasir diambil kalau bentuknya sudah seperti genangan itu masak mau dibiarin. Itu harus ada rehabilitasi atau semacam recovery eks tambang. Itu kan perlu anggaran, sementara pajaknya di kabupaten/kota. Harusnya ada kontribusi dari pajak untuk anggaran pengawasan,” jelas Agus Mintono.

Agus menjelaskan, seharusnya undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyesuaikan aturan tentang peralihan kewenangan izin penambangan tersebut. Sebaiknya undang-undang 28 tentang pajak dan retribusi juga menyesuaikan kewenangan itu. “Kalau sekarang kan masih memberikan kewenangan pajaknya di kabupaten/kota. Itu salah satu kendala,” tuturnya seraya optimistis tim pertimbangan tersebut tidak lama lagi akan terbentuk.

“Masih konsep, dalam proses. Enggak lama lagi lah (terbentuk). Kita nunggu usulan dari PTSP. Menindaklanjuti hasil rapat kemarin tentang tugas tim pertimbangan. Nanti akan dilibatkan dari BPN, OPD lainnya, dan kita akan lihat apakah perlu tenaga ahli dari akademisi, atau bagaimana kita lihat urgensinya,” ujarnya.

Agus menjelaskan bahwa tim pertimbangan nanti bertugas mengkaji setiap usulan permohonan izin. Izin yang dimaksud tidak hanya untuk penambangan pasir laut, namun izin secara umum yang berdampak luas. “Perizinan itu pasti ada dampaknya, misalnya galian C, itu kan ada dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, dikaji dulu seperti apa. Jadi enggak asal berikan izin saja.

Ia mengungkapkan, secara teknis DPM-PTSP yang berwenang menerbitkan izin terlebih dahulu menyerahkan berkas usulan izin kepada tim pertimbangan sebelum izin dikeluarkan.”Tim pertimbangan kemudian mengkaji dari aspek hukum, lingkungan hidupnya, sosialnya, infrastrukturnya. Kalau misal dikasih izin tambang, nanti dilihat juga apa dampaknya ke infrastruktur jalan seperti apa nih. Yang semestinya tidak ada kendaraan bertonase tinggi, setelah diizinkan tambang itu jadi dilewati truk-truk bertonase tinggi. Kekuatan jalannya juga kan akan berkurang,” jelasnya (suryadi)