PRONA DI DINAS KOPERASI TERINDIKASI ADA UNSUR KKN

KERINCI -TFBI

Program bantuan Proyek Operasi Nasional Agraria(Prona)yang merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah RI kepada koperasi-koperasi di Indonesia hasil kerjasama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan kementerian koperasi serta kementerian dalam negeri untuk percepatan pemberdayaan dan mengembangkan usaha koperasi masyarakat di bidang permodalan tentunya dengan harapan agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka tanpa terkendala oleh masalah modal seperti yang sering dikeluhkan oleh para anggota koperasi dalam mengembangkan usaha  .

Pemerintah berharap dari terlaksananya program ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada beberapa kelompok koperasi dikabupaten Kerinci di provinsi Jambi.

menurut informasi dari beberapa koperasi yang telah mendaftarkan anggota koperasinya dengan melengkapi segala persyaratanya sesuai dengan yang di minta oleh pihak dinas koperasi, bahkan mereka telah membayar sejumlah uang kepada salah seorang pejabat di dinas tersebut.namun ironisnya kendati telah melengkapi semua bahan atau persyaratanya di tambah dengan sejumlah uang, namun dari tahun 2015 yang silam sampai dengan detik ini belum ada kabar berita dari pihak dinas koperasi perihal tentang pengeluaran sertifikat dan bahkan pengukuranpun belum dilakukan sanpai saat ini.

Salah satu dari ketua koperasi yang berinisial MR yang juga telah terdaftar sebagai peserta program prona itu membenarkan semua imformasi ini, seperti yang telah ia sampaikan saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu”memang benar setiap anggota telah membayar uang untuk mengurus prona melalui dinas koperasi sekitar 3 tahun yang lalu,dan uang yang telah dibayar oleh anggota dari koperasi kami sekitar kurang lebih 5 juta,dan dari jumlah tersebut 4 juta telah saya serahkan ke pada kabid di dinas koperasi, dan yang satu juta masih ada dengan saya,karena uang yang 1 juta ini rencananya untuk diberikan pada petugas BPN yang akan turun kelapangan untuk mengukur tanah atau pematokan tanah anggota kelompok untuk di buatkan sertifikatnya, dan itupun arahan dari p.kabid “, di tambahkannya, ” namun saya sangat kecewa karena sampai dengan detik ini belum juga  ada kabar dari dinas koperasi , “ujar MR dengan nada kesal.

untuk mengklarifikasikan masalah ini awak media ini akan melakukan konfirmasi dengan pihak dinas koperasi untuk memperjelas permasalahnya,karena telah beberapa kali kami mecoba datang ke dinas tersebut ,namun Kabid belum berhasil ditemui.

Harapan masyrakat dari pihak dinas nantinya dapat memberikan penjelasan untuk masalah ini karena telah mulai terdengar isu di masyarakat yang mengarah dengan  Dugaan adanya indikasi penipuan dan konspirasi dinas koperasi dengan pihak BPN yang terindikasi pada unsur tindakan KKN oleh orang tertentu yang memanfaatkan keadaan atau permasalahan ini untuk mencari keuntung untuk memperkaya diri sendiri atau golongan tertentu yang merugikan masyarakat ataupun anggota koperasi dalam permasalahan ini.(DOMI)