TUNJANGAN GURU HONORER SMA BATAL DIKUCURKAN, INI ALASANNYA

MALANG – TFBI

Dalam rapat paripurna, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD Kota Malang tengah membahas APBD Perubahan tahun anggaran 2017 ini. Sejumlah mata anggaran dievaluasi, bahkan dicoret alias batal dilaksanakan. Salah satunya soal tunjangan guru tidak tetap (GTT) alias guru honorer sekolah menengah atas (SMA).

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengatakan, dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini cukup banyak mata anggaran yang berubah. Misalnya, dinas pendidikan (disdik) mendapat tambahan anggaran sekitar Rp 7 miliar. “Penambahan itu salah satunya untuk pengadaan komputer. Sebab, rencananya seluruh sekolah bisa menjalani ujian nasional berbasis komputer (UNBK),” terangnya.

 

Soal pencoretan anggaran tunjangan guru honorer, Wasto mengaku hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama. “Tunjangan GTT dicoret karena pihak provinsi belum siap.

 

Sebenarnya pemkot sudah menyiapkan anggaran Rp 2,7 miliar, rencananya disalurkan ke guru,” ujar mantan kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang itu. Seperti diketahui, mulai tahun ini pengelolaan SMA/SMK di kota/kabupaten dialihkan ke provinsi, termasuk soal gaji hingga tunjangan guru.

 

Berdasarkan data yang di himpun, belanja daerah Kota Malang naik dari Rp 1,81 triliun menjadi Rp 2,13 triliun setelah PAK. Artinya ada penambahan belanja senilai Rp 316,8 miliar. Rincian anggaran itu, untuk belanja tak langsung seperti gaji pegawai naik Rp 31,4 miliar dari Rp 842,6 miliar menjadi Rp 874,1 miliar. Sementara, belanja langsung atau belanja publik naik cukup signifikan. Dari sebelum PAK Rp 971,8 miliar menjadi Rp 1,25 triliun atau meningkat Rp 279 miliar.

 

Selain itu, perubahan pendapatan daerah juga diproyeksikan naik Rp 164 miliar. Dari sebelumnya Rp 1,782 triliun menjadi Rp 1,946 triliun sesudah PAK. Perubahan tersebut dari kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 136,6 miliar atau dari target awal  Rp 409, 4 miliar menjadi Rp 546,1 miliar. Dana perimbangan juga naik dari Rp 1,19 triliun menjadi Rp 1,21 triliun atau mengalami penambahan Rp 17,4 miliar. Sementara pendapatan daerah lain-lain yang sah naik Rp 10,2 miliar dari sebelumnya Rp 177,3 miliar menjadi Rp 187,6 miliar sesudah PAK. (win)