DI DUGA ADA KERUGIAN NEGARA PADA PT PELINDO II , BERDASARKAN TEMUAN BPK RI

Ketua BPK RI

Jakarta – TFBI

Sebesar 306 juta dollar AS atau ekuivalen Rp 4,08 triliun (kurs Rp 13.337 per dollar AS) kerugian negara dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada proyek yang di laksanakan PT Pelindo II.

 

 

kepada Ketua DPR RI Setya Novanto.langsung menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari ketua BPK Moemarhadi Soerjadjanegara ,yang Kemudian hasil laporan tersebut oleh  Setya diberikan kepada Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka.

 

Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan investigatif atas perpanjangan kerja sama pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT),adapun Pemeriksaan BPK ini sebagai tindaklanjut dari  surat DPR RI Nomor PW/02699/DPR RI/II/20l6 tanggal 16 Februari 2016 kepada Ketua BPK tentang pengajuan permintaan pemeriksaan investigatif atas perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).

 

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan adanya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengoperasian PT JICT yang ditandatangani 5 Agustus 2014,” terang Moermahadi , di tambahkannya ” mekanisme untuk memperpanjang kontrak kerja sama tersebut terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” ,  ungkapnya .

 

Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, indikasi kerugian negara ditemukan akibat adanya perpanjangan kontrak pengelolaan JICT oleh Pelindo II kepada HPH pada tahun 2015 , Padahal kontrak pengelolaan JICT baru selesai pada tahun 2019 , sehingga HPH akan kembali mengelola JICT hingga tahun 2039 .

 

“Ternyata perpanjangan kontrak ini tidak ada di dalam rencana kerja, tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), dan sebagainya. Lalu langsung diketok palu, perpanjang kontrak (pengelolaan JICT) pada tahun 2015 sampai tahun 2039,” jelas  Rieke , ditambahkannya  ” Padahal kontrak (Pelindo II dengan HPH) habis tahun 2019. Kalau kontrak kerja sama pengelolaan JICT tidak diperpanjang hingga tahun 2019, maka (JICT) 100 persen milik Indonesia,” terangnya ( anang )